Sahabat pembaca Info ASN, sudah tahukah anda bahwa Pusat Pengembangan ASN Badan Kepegawaian Negara (BKN) melakukan telaah untuk meningkatkan status Pendidikan Ilmu Kepegawaian (PIK) BKN. Langkah-langkah perealisasian digelar melalui sejumlah diskusi/rapat bekerja sama dengan pihak terkait, salah satunya Universitas Terbuka (UT).
Kepada tim Humas BKN, Dosen pada Universitas Terbuka, Drs. Enceng, M.Si menjelaskan berdasarkan hasil telaah tim UT, jika didasarkan pada target lulusan yang diharapkan dan kemudian merujuk pada ketentuan dalam lampiran IV Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 257/M/KPT/2017 tentang Nama Program Studi Pada Perguruan Tinggi, tim UT mengarahkan PIK BKN menjadi Politeknik Diploma 4 (D-4) Kepegawaian dengan Program Studi (Prodi) Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) Sektor Publik dengan tiga jurusan yaitu Analis Kepegawaian, Asesor SDM Aparatur dan Auditor Kepegawaian. Enceng melanjutkan “Sampai hari ini belum ada satu universitas pun yang mendirikan Prodi Manajeman SDM Sektor Publik dan ini membuka peluang eksistensi Politeknik PIK BKN ke depan”. Sebagai informasi, selama ini PIK BKN berstatus S-1 Ilmu Administrasi Negara Bidang Minat Administrasi dan Manajemen Kepegawaian.
Di bagian lain, Pada Kamis-Jumat (12-13/10/2017)7 digelar Workshop Penyusunan Silabus Mata Kuliah Substansi Kepegawaian, di Pusat Pengembangan (Pusbang) ASN, di Ciawi, Bogor.
Dalam rapat yang dipimpin langsung oleh Kepala Pusbang ASN BKN, Ahmad Jalis itu hadir perwakilan dari UT, pejabat Pusbang ASN dan dosen-dosen PIK BKN.
Dalam arahannya saat membuka workshop, Jalis mengatakan pada acara tersebut dibahas mekanisme penyusunan kurikulum yang diarahkan mampu melahirkan sosok lulusan yang memiliki skill tangguh sebagai Analis Kepegawaian, Asesor Kepegawaian dan Auditor Kepegawaian. “Dan yang juga perlu dipahami bukan saja skill tangguh yang kami targetkan dari lulusan Politeknik D-4 PIK kelak namun juga lulusan-lulusan yang berkarakter yang mampu berkontribusi positif kepada bangsa dan negara,” jelas Jalis.
Berita ini bersumber dari BKN.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar